Berantaspos.com
Sorong – Para jurnalis
yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di berbagai
daerah telah melakukan aksi turun ke jalan, terutama di kantor-kantor
kepengurusan PWI di daerahnya, antara lain PWI Jawa Barat dan Jawa Timur. Aksi
serupa juga sudah merambah hingga ke Jakarta. Ratusan anggota PWI se
Jabodetabek melakukan demo hari ini di kantor PWI Pusat, di halaman gedung
Dewan Pers, Selasa, 23 Juli 2024.
Kelakuan bejat para
dedengkot koruptor di kepengurusan pusat PWI, yakni Ketua Umum Hendry Ch
Bangun, Sekjen Sayid Iskandarsyah, Wabendum Muhammad Ihsan, dan Kabiro UMKM
Syarif Hidayatullah, yang menggarong uang rakyat, yakni dana hibah BUMN untuk
UKW, akhirnya berbuntut ke gerakan arus bawah PWI sendiri yang menuntut
diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PWI. Kasus dugaan penggelapan dan atau
koprupsi dana hibah BUMN oleh pengurus pusat PWI tersebut sudah dilaporkan ke
Bareskrim Polri dan ke KPK.
Menanggapi demo di PWI
Pusat tersebut, Ketua Tim V (Intelijen Investigasi) LP2TRI Kota Sorong, Agung
RPP, S.E., CHt, menyampaikan bahwa persoalan kepengurusan PWI adalah masalah
internal organisasi tersebut. “Persoalan internal PWI silahkan diselesaikan
oleh mereka sendiri,” katanya.
Namun demikian, sambung
dia, perilaku kriminal mengkorupsi uang rakyat yang dilakukan oleh oknum
pengurus pusat PWI, Hendry Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, Muhammad Ihsan,
Syarif Hidayatullah, dan kroni lainnya di organisasi itu, harus segera diproses
hingga tuntas oleh aparat penegak hukum. Soal dugaan tindak kriminal yakni
mengkorupsi miliaran uang rakyat yang dihibahkan oleh BUMN, harus segera
diproses oleh penegak hukum. Lebih cepat lebih baik sehingga persoalan korupsi
di tubuh PWI segera tuntas.
“Demo dan kisruh di PWI
itu dipicu oleh adanya indikasi kouprsi atau penggelapan dana hibah BUMN yang
diperuntukan bagi pelaksanaan UKW, tapi digelapkan oleh para pengurus pusatnya.
Artinya ada tindak pidana yang harus diselesaikan oleh penegak hukum. Jika ini
tidak dituntaskan, maka kasus itu akan terus menjadi beban bagi kepengurusan
organisasi PWI dan para jurnalis Indonesia di kemudian hari,” jelas Agung.
Sementara itu, Ketua
Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke,
mengatakan bahwa PWI itu merupakan salah satu konstituen Dewan Pers. Oleh karena
itu lembaga yang mengaku sebagai tuhannya pers Indonesia itu harus ikut
Ketum PPWI yang
terkenal sangat getol mempersoalkan kasus korupsi dan atau penggelapan dana
hibah BUMN oleh Hendry Ch Bangun cs selanjutnya mengajak semua elemen bertanggung
jawab atas perilaku bejat para pengurus PWI tersebut.
“Apalagi PWI selama ini
diperlakukan sebagai anak emas dewan pecundang pers itu, mereka tidak boleh
lepas tangan. Para komisioner Dewan Pers juga harus diperiksa karena mereka
diduga kuat menjadi backing para dedengkot koruptor uang rakyat di PWI selama
ini dalam melakukan aksi bejatnya,” tegas Wilson Lalengke sambil menambahkan
bahwa sangat mungkin para pengurus Dewan Pers juga menikmati uang korupsi dan
hibah BUMN selama ini.
jurnalis Indonesia
untuk membersihkan diri dari sifat dan perilaku koruptif. “Kita perlu
membersihkan dunia pers Indonesia dari sifat tamak, rakus, dan hedon yang
mendorong para jurnalis melakukan tindak kriminal mengkorupsi dan menggelapkan
uang rakyat. Ayo bersama berantas korupsi; jika bukan kita, siapa lagi? Jika
bukan sekarang, kapan lagi?" himbau alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012
ini berharap. (TIM/Red)
