Berantaspos.com
Jakarta – Dewan
Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) menggelar
seminar kemaritiman, Senin (22/7/24), bertempat di Jimbaran Ballroom Hotel
Sunlake Waterfront Resort & Convention, Sunter, Jakarta Utara. Hadir
sebagai narasumber Irjenpol (Purn) Dr. Abdul Gofur, Drs., S.H., M.H.,
mengangkat tema "Kepastian Hukum di Laut Indonesia".
Seminar tersebut
dihadiri Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., beserta jajaran
pengurus PPWI Nasional dan pengurus PPWI daerah, serta Anggota PPWI dari
beberapa wilayah di Indonesia. Bersama Irjenpol Abdul Gofur, hadir juga
Brigjenpol Drs. Hilman Thaib Mandagi yang menyajikan materi tentang pentingnya
keterbukaan informasi dari institusi Polri kepada masyarakat sebagai bagian
dari pelayanan, pengayoman, dan perlindungan yang menjadi tugas pokok dan
fungsi Polri.
Dalam paparannya, Abdul
Gofur yang menjabat Ketua DPD Persadi DKI Jakarta menyampaikan masalah penting
yang dihadapi saat ini adalah tidak adanya kepastian hukum di wilayah laut
Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara maritim terbesar dan
memiliki belasan ribu pulau, namun sangat disayangkan keamanan di laut masih
jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.
"Di era
keterbukaan dan globalisasi seperti saat ini, Indonesia dihadapkan dengan
permasalahan cyber, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang paling
lemah terhadap cybercrime. Hal ini menambah rumit terhadap upaya penegakan
hukum atas kejahatan yang terjadi di laut," ujar lulusan pasca sarjana bidang
hukum Universitas Padjadjaran Bandung itu.
Gofur menambahkan,
Indonesia yang merupakan negara maritim dengan luas lautan yang jauh lebih
besar dari daratannya, pengelolaan keamanan lautnya tumpang tindih. Padahal ada
11 kekuatan atau instansi yang bertugas di laut, antara lain TNI, Polairud,
Bakamla, Bea Cukai dan institusi lainnya. "Keamanan laut Indonesia tumpang
tindih, padahal ada 11 kekuatan di laut tetapi semuanya tidak memiliki kekuatan
dan kewenangan untuk melakukan penyidikan," ungkap mantan Deputi Informasi
Hukum dan Kerjasama Bakamla RI ini.
Lebih lanjut Abdul
Gofur menjelaskan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang notabene menjadi
coast guard di wilayah laut Indonesia tidak memiliki kewenangan penyidikan.
Begitupun Polri, dibatasi kewenangannya hanya di darat hingga 12 mile lalut.
"Hari ini, Indonesia masih kebobolan masuk ribuan ton sabu-sabu dan
barang-barang ilegal lainnya, transaksi bisa dilakukan dengan leluasa di tengah
laut tanpa ada lembaga yang bisa melakukan penangkapan dan penyidikan untuk
kemudian menahan para pelaku kejahatan itu. International Maritime Organisation
(IMO) bahkan menganggap keambanan di lautan Indonesia sangat berisiko dan
insurance atau keselamatan kapal luar yang masuk ke Indonesia sangat
rentan," papar lulusan doktor hukum dari Universitas Katolik Parahiyangan
bandung itu.
Abdul Gofur berharap,
pesan ini dapat tersampaikan ke pimpinan melalui media-media dan rekan-rekan
pers. Peran pers, menurutnya, dalam kemajuan suatu bangsa sangat tinggi dan
menentukan. "Peran media dalam mengawal konstitusi sangat penting, dan
kasus-kasus yang viral, itu semua terbongkar karena media. Ini sesuatu yang
luar biasa. Contohnya kasus Pegi terbongkar karena media, inilah kekuatan
media," sebutnya.
Dikatakannya lagi,
melalui media sesuatu yang baik bisa terlihat baik begitu juga sebaliknya yang
jelek juga bisa terlihat jelek. Gofur berharap PPWI dapat menyampaikan
informasi ke publik dan didengar oleh institusi terkait, khususnya Presiden RI.
"Persoalan ini harus ditangani secara serius oleh para pihak dan institusi
terkait. Laut Indonesia merupakan tempat berkembang biaknya atau bertelurnya
ikan-ikan di dunia sehingga nelayan luar negeri selalu masuk ke wilayah
perairan Indonesia, akan tetapi Indonesia masih disibukkan dengan pertentangan
kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya," tutur Wakapolda
Riau periode 2013-2015 ini.
Ia berharap persoalan
ini segera ditindaklanjuti dan mendapatkan jalan keluar terkait kepastian
keamanan di perairan Indonesia. "Di era digital saat ini, seharusnya kita
melihat dan belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam mengadakan
patroli laut dengan menggunakan metode digital, sementara Indonesia masih
melakukan patroli secara manual," pungkas purnawirawan Polri yang pernah
bertugas sebagai Kasat Polairud Polda Jabar itu penuh harap.
Acara seminar ini
adalah bagian dari kegiatan Peresmian dan Pelantikan DPC PPWI Ogan Ilir
Sumatera Selatan. Selain para pengurus DPC PPWI Ogan Ilir yang datang ke
Jakarta dalam rangka pelantikan, kegiatan tersebut juga dihadiri President of
Firsts Union Association dari Lebanon, Dr. Abdul Rohman Saleem Dabboussi, dan
Perwakilan PPWI Singapore, Hanjono Susanto. Seperti biasa, acara PPWI Nasional
ini dimeriahkan oleh kehadiran Duta PPWI yang sekaligus juga sebagai Putri
Pewarta Indonesia tahun 2014, Khalisa Putri, dan tahun 2022, Hany Fiona.
(DJ/Red)
