Solo, Jawa Tengah – 2025 - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menegaskan bahwa sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan secara satu paket. Pernyataan ini disampaikan menanggapi desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pemilihan Presiden itu satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kalau di Filipina (pemilunya) sendiri-sendiri. Sedangkan, di kita satu paket,” ujar Jokowi kepada awak media di Solo, Jumat (6/6/2025).
Desakan untuk memakzulkan Gibran sebelumnya datang dari sejumlah purnawirawan TNI yang menyurati parlemen dan meminta audiensi. Mereka menilai proses pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 sarat kontroversi dan patut dikaji ulang secara konstitusional.
Menanggapi hal itu, Jokowi menilai dinamika tersebut merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara dengan sistem ketatanegaraan yang harus dihormati dan diikuti.
“Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sistem ketatanegaraan itu. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, ya itu kan dinamika demokrasi,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi juga menjelaskan bahwa pemakzulan presiden atau wakil presiden hanya bisa dilakukan jika terdapat pelanggaran berat terhadap hukum atau konstitusi.
“Pemakzulan terhadap presiden atau wapres (baru bisa dilakukan) bila ditemukan korupsi, melakukan perbuatan tercela, atau pelanggaran berat,” jelas mantan Wali Kota Solo tersebut.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari DPR RI terkait surat permintaan audiensi yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan tersebut....
Tags
Nasional