Berantaspos.com
Kepulauan Meranti – Penertiban sejumlah dapur arang oleh
aparat kepolisian berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat
pesisir. Warga yang selama ini bekerja sebagai pengolah kayu bakar arang
mengaku kehilangan sumber penghasilan utama setelah usaha mereka ditutup dan
dilarang beroperasi.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya melakukan
penindakan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret berupa penciptaan lapangan
kerja baru. Mereka menilai, tanpa alternatif pekerjaan, penutupan dapur arang
justru berpotensi menghentikan roda kehidupan ribuan keluarga.
Dalam video yang beredar di tengah masyarakat, sejumlah
warga menyampaikan bahwa penutupan satu panglong arang saja telah menimbulkan
efek berantai. Dampaknya dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari penebang
kayu, pekerja dapur arang, pengangkut, hingga buruh bongkar muat yang selama
ini menggantungkan nafkah dari sektor tersebut.
“Ini bukan sekadar kehilangan pekerjaan, tetapi ancaman
nyata bagi kelangsungan hidup kami,” ungkap Acai salah seorang warga.
Warga mengaku tidak memiliki keterampilan lain di luar
pekerjaan tersebut. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dari industri arang
tanpa pernah mendapatkan akses pelatihan atau peluang kerja alternatif.
Kondisi ini membuat mereka kesulitan beradaptasi setelah kebijakan
penertiban diberlakukan.
Di sisi lain, penutupan dapur arang dilakukan sebagai bagian
dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan mangrove yang
mengalami tekanan akibat penebangan berlebih. Kerusakan mangrove telah memicu
abrasi dan melemahkan perlindungan alami wilayah pesisir.
Masyarakat mengaku memahami pentingnya menjaga lingkungan.
Namun, mereka berharap kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan aspek
kemanusiaan dan keberlangsungan hidup warga.
Pengamat menilai, kebijakan lingkungan yang efektif
seharusnya diiringi dengan strategi transisi yang jelas. Pemerintah dinilai
perlu menyediakan pelatihan keterampilan, membuka akses usaha baru, serta
mendorong program pemberdayaan ekonomi berbasis pengelolaan mangrove secara
berkelanjutan.
“Penertiban memang penting, tetapi tanpa solusi alternatif,
hal ini justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru,” ujar seorang
pemerhati kebijakan publik.
Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang
seimbang, yakni menjaga kelestarian alam sekaligus memastikan masyarakat tetap
memiliki sumber penghidupan yang layak.
Saat ini, yang terdampak bukan hanya berhentinya aktivitas
dapur arang, tetapi juga harapan masyarakat kecil yang ikut meredup akibat
hilangnya mata pencaharian utama.
Editor : Berantaspos.com
