Pekan Baru Berantaspos
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP-LSM-KPK) Provinsi Riau menyoroti dugaan perusakan Mangrove dan pembuangan limbah pabrik kelapa sawit PT. Marita Makmur Jaya (MMJ) Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Berdasarkan hasil liputan wartawan media rcm.com, media riau terkini.com. yang di pimpin langsung oleh Ketua Investigasi DPP-LSM-Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) Provinsi Riau (TEHE Z LAIA) dilapangan ditemukan banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. Marita Makmur Jaya (MMJ) yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara.
Demikian yang diungkapkan oleh Ketua Tim Investigasi DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) Provinsi Riau Tehe Z Laia, Kepada sejumlah wartawan di Pekanbaru selasa 27/10/2026.
Tehe Z Laia mengatakan diminta kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Ri, segera memanggil dan memeriksa pemilik/Direktur PT.Marita Makmur Jaya (MMJ) yang mengelola perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan menguasai konsesi seluas 12.610 hektare di Desa Titi Akar dan Desa Darul Aman. Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
Pasalnya dari hasil investigasi LSM-KomunitasPemberantas Korupsi (KPK) bersama beberapa wartawan dilapangan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut kuat dugaan telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perudang-undangan hukum yang berlaku.
1. PT.MMJ telah merusak hutan mangrove di disepanjang tepi laut kurang lebih 3 KM. untuk dijadikan Kanal dan Bodi Jalan. dan tempat kururan.” Sementara berdasarkan Kerpres Nomor 6 Tahun 2017, tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar (PPPKT), atau termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu batas antar negara. dalam Kepres Nomor 6 Tahun 20217 tersebut. Pulau Rupat termasuk Nomor 101 dan Pulau Bengkalis Nomor 102.
2. PT.MMJ dinilai melanggar peraturan presiden republic indonesi (PERPRES) Nomor 120 Tahun 2020 tentang rencana strategis Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
3. Dari hasil pantauan dilapangan Tim menemukan beberapa pintu rumah dikawasan hutan lindung diluar HGU milik PT.MMJ.
4. Selain dugaan mengubah Betang Alam dengan cara merusak Mangrove dan hutan lindung dikawasan PT Marita Makmur Jaya (MMJ), diduga Limbah pabrik Kelapa Sawit yang mengandung bakteri/Zat kimia di buang sembarangan bahkan kelaut yang dinilai sangat berpotensi kerusakan lingkungan.” Dari informasi yang diperoleh Tim Media dilapangan bahwa pembuangan limbah cair diduga dilakukan ditengah malam.
5. dari hasil investigasi media bersama LSM-KPK dilapangan menemukan puluhan mobil Col Diesel/Dumtruk untuk angkutan Buah Tandang Sawit (TBS) diduga nuggak pajak dan beberapa unit ditemukan tidak menggunakan Plat.
6. Lebih sadisnya lagi, pemilik PT.Marita Makmur Jaya (MMJ) diduga membiarkan tindakan kekerasan terhadap tenaga kerja yang terdapat melakukan pelanggaran hingga babak belur tanpa mengedepankan proses penegakkan hukum.
7. Menurut informasi bahwa PT.Marita Makmur Jaya (MMJ) diwajibkan tenaga kerja/kawryawan bekerja pada hari minggu/ tanggal merah, dan menyuruh anak-anak diwah umur bekerja.
8. Kuat dugaan banyak tenaga kerja/karyawan yang mengalami kemalangan/meninggal dunia hak-hak nya dihilangkan oleh perusahaan, seperti yang dialami keluarga Alm. Ama Linda Hulu dan sejumlah tenaga kerja lainnya yang meninggal dunia tidak menerima satunan dari perusahan.
9. Berdasarkan informasi dari sejumlah pekerja yang tidak disebut Namanya mengaku setiap gajian banyak penghasilan mereka yang dipotong oleh perusahaan dengan alasan denda karena buah mentah, sementara buah yang dianggap mentah tersebut ternyata di olah dipabrik oleh perusahaan,” kami sangat menderita disini, trus berutang setiap gajian karena tidak tenaga kami terkuras namun penghasilan tidak sesuai karena banyak potongan dari kantor,” lebih lanjut sejumlah tenaga pekerja ini menjelaskan,” kami merasa dijadikan budak oleh perusahaan, karena semua tenaga kerja/karyawan dijaga ketat tidak boleh keluar berbelanja diluar perusahaan/dipasar.” Kalau tenaga kerja sempat ketahuan keluar tanpa ada surat izin dari perusahaan pasti kena denda. Kemudian harga belanja kebutuhan sehari-hari dalam perusahaan ini sangat tinggi tidak sesuai standar. Kami hanya pasrah saja disini. Ujar sejumlah tenaga kerja ini mengakhiri dengan nada sedih.
Berdasarkan hasil investigasi dari lapangan, DPP- LSM-KPK Provinsi Riau, telah menyampaikan surat konfirmasi/klarifikasi kepada Direktur PT.Marita Makmur Jaya (MMJ) dengan Nomor: K.09/DPP-LSM-KPK/RIAU/IX/2026/586, tanggal 28 September 2026. Namun sampai sekarang tidak ada jawaban dari PT. Marita Makmur Jaya.
Tehe menambahkan hasil temuan dilapangan.” dalam waktu dekat LSM-Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) akan melaporkan kepada penegak hukum di pusat. Mabes Polri- KPK-Kejaksaan Agung dan Presiden.
Harapan kita kepada penegak hukum agar laporan yang akan kita sampaikan segera ditanggapi, juga kita harapkan semua yang diduga terlibat termasuk kementrian terkait yang diduga membiarkan perusakan hutan secara tidak prosedur harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tegas tehe. (Tim)
Editor : Nayani