Jakarta, Berantaspos.com- 6 Agustus 2025 — Ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia kembali mengemuka, menyusul pernyataan resmi Pemerintah Malaysia yang menolak penggunaan istilah "Ambalat" dalam sengketa maritim di Laut Sulawesi. Negeri jiran bersikukuh menyebut wilayah itu sebagai Blok ND-6 dan ND-7—dua blok yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatannya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengingatkan pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah diplomatik agar potensi konflik dapat diredam. Ia mendesak agar kedua negara duduk bersama dan menyamakan persepsi terhadap terminologi serta batas wilayah yang selama ini diperdebatkan.
“Kalau misalkan sudah terpublikasi dengan istilah yang berbeda, ini akan menimbulkan tafsir yang memicu konflik dan bahkan bisa berdampak pada disintegrasi,” ujar legislator Fraksi PKB itu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/8).
Menurut Oleh, perjanjian yang sebelumnya telah disepakati antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim perlu ditegaskan ulang. Ia menilai transparansi publik atas isi dan cakupan perjanjian menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih klaim di lapangan.
“Ini jadi pelajaran penting. Setiap kerja sama bilateral, apalagi yang menyangkut kedaulatan, harus disampaikan secara rinci kepada publik agar tidak terjadi duplikasi atau narasi yang saling bertentangan,” tambahnya.
Pernyataan Malaysia sendiri disampaikan Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan alias Tok Mat dalam sidang parlemen, Selasa (5/8). Ia secara eksplisit menolak istilah "Ambalat", dan menegaskan bahwa wilayah tersebut secara sah masuk dalam kedaulatan Malaysia sesuai hukum internasional, merujuk pada putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 terkait Pulau Sipadan dan Ligitan.
“Istilah yang tepat adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat. Itu sesuai posisi resmi Malaysia,” ujar Tok Mat seperti dikutip dari Malay Mail, Rabu (6/8).
Blok Ambalat—yang kaya potensi migas—telah lama menjadi titik panas sengketa maritim antara Indonesia dan Malaysia. Meski sempat mereda, perbedaan nomenklatur dan klaim kedaulatan berpotensi memicu gesekan baru jika tidak ditangani secara hati-hati oleh kedua belah pihak.
Sumber : Detik